PB, Jakarta — Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan kesalahan input perolehan suara Pemilu 2019 oleh petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu diusut guna mengetahui apakah kesalahan itu murni kelalaian atau terdapat unsur kesengajaan.

Menurutnya, patut diduga terdapat unsur kesengajaan jika kesalahan terjadi berulang-ulang sehingga bila itu terjadi maka ancamannya petugas KPU bisa dikenakan Undang-Undang Pemilu.

“Harus diproses hukum, apakah kesalahannya menginput data itu kesengajaan atau kelalaian. Jika dilakukan lebih dari satu kali, patut diduga dilakukan secara sengaja. UU Pemilu mengaturnya, sebagai tindak pidana pada tahap penetapan hasil pemilu,” ujar Abdul Fickar dilansir inews.id, Selasa (23/4).

Dia menuturkan, dalam Undang Undang Pemilu menyebut kelalaian KPU yang menyebabkan kerusakan, hilangnya hasil pemungutan suara dan mengubah berita acara hasil pemungutan suara dapat dikenakan UU Pemilu. Pidana dapat dikenakan jika kelalaian KPU menyebabkan hilangnya atau berubah berita acara hasil rekapitulasi.

“Sengaja merusak atau mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara. Ancaman hukumannya antara satu tahun sampai dengan 18 bulan (penjara),” ujarnya lagi.

Dia mengingatkan, bukan hanya petugas penginputan data saja yang dapat dikenakan UU Pemilu jika lalai dalam tugas. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga dapat dikenakan undangan-undang tersebut.

“KPPS sengaja tidak membuat atau menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu, KPPS sengaja tidak memberikan salinan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil pemungutan  suara (dapat dikenakan UU Pemilu),” tegasnya.

(Redaksi/Sumber)

loading...