PB, Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak mencabut dan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 yang diteken pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dari Pergub ini, IMB di pulau reklamasi kemudian terbit.

Anies memberi alasan mengapa tidak mencabut Pergub 206.

“Tidak sesederhana itu. Begini ya, ada prinsip fundamental dalam hukum tata ruang yaitu pelaksanaan perubahan peraturan tidak berlaku surut. Begitu juga dengan kasus ini, bila saya mencabut Pergub 206/2016 itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya, tetapi kepastian atas hukum juga jadi hilang,” kata Anies seperti dilansir moeslimchoice.com, Rabu (19/6).

Menurut Anies, bangunan yang sudah terlanjur dibangun dengan pergub itu tak bisa dibongkar begitu saja. Tindakan tersebut, dinilai Anies justru akan menuai preseden buruk.

“Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum, karena pernah ada preseden seperti itu,” ujarnya.

Meski demikian, Anies mengaku tak menyalahkan Ahok terkait Pergub tersebut. “Pergub adalah keputusan institusi gubernur dan saya harus menjaga kredibilitas institusi ini. Suka atau tidak atas peraturan itu, kenyataannya ia telah diundangkan dan bersifat mengikat,” kata Anies.

(Redaksi/Sumber)

loading...