Ribut-ribut soal keberadaan jabatan Calon Wakil Presiden 01 Ma’ruf Amin yang berada di jejeran petinggi anak perusahaan perbankan milik BUMN, BNI dan Mandiri syariah, sempat memanas, ketika banyak, termasuk KPU yang menyatakan jika kedua anak perusahaan BUMN tersebut bukanlah perusahaan milik negara.

Ribut soal ini, mencuat ketika pihak penggugat dari 02 di Mahkamah Konstitusi yang mempertanyakan status Ma’ruf Amin yang masih menjabat di kedua anak perusahaan milik BUMN tersebut agar di diskualifikasi, termasuk dengan capresnya, dari hasil pilpres.

Namun rupanya banyak yang menyanggah jika keberadaan kedua bank syariah tersebut bukanlah bagian dari perusahaan milik pemerintah. Yang tentunya untuk menghilangkan tuntutan dari 02 di MK agar pasangan 01 di diskualifikasi.

Namun tiba-tiba saja di dunia maya muncul sebuah aturan perundangan yang ternyata ditandatangani oleh Presiden Jokowi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, nomor 72 tahun 2016, tentang BUMN yang juga menyinggung status kedudukan dari anak BUMN dimana termasuk didalamnya BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Intinya didalam PP tersebut, menyebutkan jika anak BUMN dengan BUMN disamakan, dikarenakan sebagian besar saham anak BUMN dimiliki oleh pemerintah.

loading...