PB, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengaku prihatin dengan langkah Kementerian Sosial yang mengentikan bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Indonesia.

Pasalnya kata dia, alasan Mensos Tri Rismaharini yang menyebut tidak tersedianya anggaran adalah tidak masuk akal karena sepanjang tahun 2021 terjadi peningkatan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp700 triliun di mana Rp125 triliun di antaranya diperuntukkan untuk modal BUMN dan penempatan dana di perbankan.

Untuk itu Mantan Presiden PKS itu meminta Mensos tidak berkilah dengan dalih ketiadaan anggaran, karena faktanya APBN ada dan anggaran bisa melimpah seperti untuk pemulihan ekonomi.

“Mestinya Mensos maksimalkan “jurus blusukan” ke Menkeu dan kalau perlu ke Presiden Jokowi, agar tetap bisa mempertahankan program bantuan sosial tunai tersebut, jangan malah mengesankan pasrah dan nerimo saja dan diekspresikan ke publik pula. Padahal melanjutkan program bantuan sosial tunai juga bisa menjadi bagian dari meningkatkan daya beli dan kesejahteraan Rakyat, dan itu berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial juga,” kata HNW sapaan akrabnya seperti dikutip moeslim choice, Jum’at (2/4)

Berdasarkan catatannya, sepanjang tahun 2021 ini Kementerian Sosial telah menghapuskan dua program kerakyatan dengan alasan yang sama yaitu ketiadaan anggaran, yakni program santunan untuk keluarga korban meninggal akibat Covid-19, dan kini bantuan sosial tunai untuk masyarakat.

“Ironisnya di saat yang sama, Pemerintah justru meningkatkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional hampir sebesar Rp300 triliun, dan sekalipun Covid-19 belum melandai dan kondisi ekonomi yang sulit, Pemerintah malah merencanakan peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara baru,” terangnya.

Belum lagi, lanjut HNW suntikan bantuan ke asuransi Jiwasraya hingga Rp20 T sekalipun asurasi tersebut kolaps akibat korupsi, serta nilai penanaman modal dan penempatan dana oleh APBN kepada BUMN yang mencapai Rp125 Triliun, padahal BUMN seharusnya meningkatkan pendapatan negara bukan justru menghabiskan APBN. Berbagai kondisi ini menunjukkan adanya ketersediaan anggaran.

“Menteri Sosial seharusnya punya daya juang dan memaksimalkan kemampuan “blusukan”nya untuk membela Rakyat sesuai dengan prinsip yang selalu digaungkan Presiden Jokowi: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi,” ujarnya.

Dengan demikian, kata HNW, Kemensos selayaknya melanjutkan program bantuan sosial tunai yang masih diperlukan oleh masyarakat, syukur-syukur kalau bisa meningkatkan anggaran perlindungan sosial. Namun justru Mensos malah mengagetkan publik dengan malah kembali “nrimo” mengumumkan menghentikan program bantuan sosial tunai untuk Rakyat, tanpa membahasnya dengan DPR.

“Sekalipun masih membuka ruang pengecualian untuk bantuan melalui BPNT dalam bentuk non tunai, yang dikhawatirkan justru akan mengulangi kasus korupsi seperti yang terjadi dengan Mensos sebelumnya,” ungkap dia.

Apalagi menurut anggota Fraksi PKS ini mendapatkan fakta data, berdasarkan rilis BPS Februari 2021 menunjukkan justru telah terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 2,76 juta jiwa. “Oleh karena itu, sudah seharusnya berbagai program perlindungan dan bantuan sosial dilanjutkan agar dapat memperbaiki indikator-indikator yang memburuk tersebut, tidak malah dihapuskan,” jelasnya.

Menurutnya, Pemerintah selalu membanggakan bahwa perlindungan sosial telah mampu menahan semakin banyak orang jatuh miskin. Maka ketika fakta dan data jumlah kemiskinan akibat Covid-19 di tahun 2021 masih bertambah tinggi, mestinya program bantuan sosial tunai itu dilanjutkan, untuk menahan agar jangan makin banyak orang Indonesia terdampak Covid-19 yang jatuh menjadi miskin. Bukan malah menghapuskannya.

“Penting Bu Risma untuk mencabut keputusan sepihaknya itu, dan memaksimalkan kemampuan blusukannya ke Menkeu untuk mendapatkan keadilan anggaran guna melanjutkan program bantuan sosial tunai kepada Rakyat Indonesia korban Covid-19,” pungkasnya.

(Red/Sumber)

loading...