PB, Jakarta – Menko Polhukam di Channel YouTube berkali kali menyampaikan bahwa melanggar Konstitusi itu tidak masalah ! Makanya jangan heran kalau pada tahun 2010 saat ybs menjadi Ketua MK menolak Judicial Review UU No. 30/2009 ttg Ketenagalistrikan yang diajukan oleh SP PLN , dengan cara membenarkan argumentasi DIRUT PLN Dahlan Iskan, bahwa untuk mengelola PLN tidak perlu memakai Undang2 !

Karena merasa didukung MK maka selanjutnya Dahlan Iskan berani menjual jaringan ritail PLN ke para taipan 9 Naga spt Tommy Winata, Lippo Group, Agung Sedayu, Agung Podo Moro dll guna penerapan “Whole sale market” komplek pertokoan/perhotelan/perumahan mereka. Sedangkan yang berupa ritail/eceran dijual dng System Token.

Dari sisi pembeli spt TW dkk memang tidak masalah krn hal itu adalah bisnis. Tetapi bagi penjual dimana Dahlan Iskan saat itu menjual asset Negara bernama ritail dng mengatas namakan Dirut PLN , ini masalah besar ! Karena melawan putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004 (atau melawan Konstitusi).

Selanjutnya pelanggaran Konstitusi dilakukan oleh JK, Luhut, Erick Tohir dng menyerahkan/menjual/memprivatisasi pembangkit ke Huadian, Shen Hua, Chengda, Chinadatang dll sehingga di Jawa-Bali mulai 2020 kemarin kelistrikan mengalami mekanisme pasar bebas atau MBMS (Multy Buyer and Multy Seller) System dan subsidi listrik melejit ke angka Rp 200,8 triliun ( Repelita Online 8 Nopember 2020) atau 400% saat masih dikelola PLN yang hanya rata2 Rp 50 triliun pertahun !

Inilah akibat ulah pejabat yang suka2 “mempermainkan” Konstitusi ! Tarip listrik masih stabil tetapi ini semua akan dibebankan ke hutang LN. Dimana akibat dari hutang LN ini baru diketahui setelah pergantian Rezim !

Sebagaimana terjadi pada akhir 1997 karena hutang LN yang AS$ 132 miliar kemudian terbit Letter Of Intent ( LOI ) yang berakibat terjadinya Amandemen UUD 1945 serta penjualan/privatisasi BUMN, liberalisasi sektor strategis, penyerahan sumber daya alam ke Asing. Yang semuanya baru diketahui di era Reformasi sampai sekarang !

Jokowi mengaku mewarisi hutang LN sebesar Rp 2.600 triliun saat awal menjabat Presiden ( dan semuanya dari group IFIs spt ADB,WB, IMF, dll).

Tetapi INDEF mencatat hutang LN saat ini mendekati Rp 10.000 triliun dan mayoritas dari China . Dan bbrp waktu yl Luhut BP menyatakan sdh ada Letter Of Interest ( Letter Of Intent dng corak yang lain ) dng China ! Dan rakyat belum tahu apa akibatnya dari LOI yg disampaikan LBP tsb ? Dan baru diketahui saat pergantian Rezim pada 2024 nanti ! Itupun kalau ada Pilpres ! Kalau ternyata MPR RI mengadakan Sidang Istimewa untuk merubah Konstitusi dan memperpanjang jabatan Jokowi menjadi tiga periode atau bahkan menjadi Presiden seumur hidup spt BK ?

Makin panjang ceritanya !

Dan membuktikan makin lengkap “Ideologi pragmatisme” Mahfud MD itu !!

Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST

loading...