PB, Laworo – Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lakawoghe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sitti Hasrin menolak menandatangani draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lakawoghe tahun 2021.

“Saya tidak mau tanda tangani karena tidak sesuai mekanisme,” ujar Hasrin, Selasa (4/5).

Hasrin menyayangkan Pemerintah Desa Lakawoghe yang sengaja mengabaikan prosedur penetapan APBDes sehingga terkesan tidak ada transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

“Ini bukan yang pertama kali tapi sudah kedua kalinya Pemdes menetapkan APBDes tanpa pembahasan lebih awal. Tahun 2020 juga begitu,” ujarnya lagi.

“Jadi apa yang saya mau tanda tangani kalau saya tidak pernah bahas. Tiba-tiba disodorkan kertas untuk saya tandatangani. Jelas saya menolak,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua BPD Lakawoghe La Ode Haludia mengatakan dirinya juga tidak pernah diajak untuk membahas APBDes Lakawoghe tahun 2021.

“Tadi saya tidak hadir karena di dalam undangan, agendanya penetapan RAPBDes. Apanya yang saya mau tandatangani kalau tidak pernah dibahas,” jelas Haludia.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan Kepala Desa Lakawoghe, Hijraman tidak memberikan komentar terkait penolakan penendatanganan APBDes itu.

(Tim)

loading...