PB, Laworo – Warga Desa Lakawoghe Zakir menilai Pemerintah Desa Lakawoghe tidak memiliki komitmen untuk membangun desa.

Pernyataan tersebut dilatarbelakangi karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Lakawoghe.

“Aneh, tiba-tiba ada rapat penetapan APBDes, padahal tidak pernah dibahas itu,” ujar Zakir, Rabu (5/5).

Menurutnya, penetapan APBDes yang tidak sesuai mekanisme itu akan mengakibatkan semua program desa tidak tepat sasaran.

“Ini seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak program yang asal saja sehingga tidak membuat penerima program tidak memanfaatkan program itu,” ujarnya lagi.

Untuk itu dirinya bertekad akan mengawal ketat seluruh program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa Lakawoghe.

“Saya dan kawan-kawan akan mengawalnya dan tidak akan ragu untuk melaporkan ke penegak hukum jika ada indikasi pelanggaran,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Desa Lakawoghe bersama BPD Lakawoghe pada Selasa (4/5), mengagendakan rapat penetapan APBDes Lakawoghe tahun 2021.

Dalam rapat penetapan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan seluruh perangkatnya serta tiga orang wakil masyarakat yakni Ketua BPD, Sekertaris BPD dan salah seorang anggota BPD Lakawoghe.

Alhasil dalam rapat penetapan tersebut draft APBDes tidak ditandatangani oleh seluruh perwakilan warga karena Sekertaris BPD Lakawoghe menolak menandatangani draft APBDes yang dimaksud.

(Red)

loading...